Untuk mewujudkan Kabupaten Cilacap yang bebas akan TBC pada tahun 2030. Komunitas Mentari Sehat Indonesia Kabupaten Cilacap lakukan pertemuan selama dua hari, Dimulai pada hari Senin-Selasa, Tanggal 19-20 September 2022 di Hotel Atrium Cilacap.

Komunitas Mentari Sehat Indonesia Kabupaten Cilacap juga mengundang berbagai instansi seperti DPRD, Sekda, Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dan masih banyak lagi.

Tujuan Mentari Sehat Indonesia Kabupaten Cilacap salah satunya mendorong layanan pemerintah dan swasta agar dapat memenuhi SPM melalui pertemuan dengan pihak legislatif dan eksekutif.

Angka kasus TBC di Kabupaten Cilacap sendiri juga masih cukup tinggi, hal ini memerlukan kolaborasi yang pro aktif antar sektor pemerintah, swasta dan komunitas.

“Di Cilacap kasus TBC masih tinggi, banyaknya kasus ditemukan yang akhirnya meninggal mungkin karena pengelolaannya tidak tepat, adapun yang terkena penyakit lain (Komorbit),” ucap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Pramesti Griana Dewi.

“Sampai sekarang kita berupaya mengatasi, menangani dan mengelolanya dengan harapan angka kesembuhan juga akan tinggi,” tambah Pramesti.

Ketua Yayasan Mentari Sehat Indonesia Kabupaten Cilacap, Rokhmah Agus Ciptaningsih, SE, M.Si mengatakan, saat ini TBC masih menjadi salahsatu masalah kesehatan paling utama di Indonesia.

“Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di dunia. Menurut Global TB Report tahun 2021, Indonesia berada di peringkat ketiga di dunia dengan kasus TBC terbanyak, Diperkirakan estimasi insidensi sebesar 824.000 kasus atau 301 per 100.000 penduduk,” terang Rokhmah.

Perlu kerja keras lintas sektor secara komprehensif, tidak hanya mengandalkan dinas Kesehatan tetapi peran aktif dari komunitas dan seluruh masyarakat, juga memilki peran yang sama-sama penting.

Sebagaimana diketahui dalam perpres No 67 tahun 2021 tersebut berisi 9 Bab, 33 Pasal, dan lampiran 80 hal, yang mencakup Target Dan Strategi Nasional Eliminasi TBC, Pelaksanaan Strategi Nasional Eliminasi TBC, Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Eliminasi TBC, Koordinasi Percepatan Penanggulangan TBC, Peran Serta Mayarakat Dalam Eliminasi TBC.

“Harapan kami setelah diadakannya kegiatan ini tercipta kolaborasi yang lebih pro aktif dari berbagai sektor Pemerintah Kabupaten, bukan hanya dari Dinas Kesehatan tetapi dari unsur yang lain. Serta kita juga berharap adanya peran Pemerintah Desa di tingkat bawah,” pungkas Rokhmah.

Dihimpun dari laman Cilacapkab.go.id, Acara hajatan boleh dilakukan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Hal itu dicontohkan oleh pemkab Cilacap dengan menggelar simulasi hajatan. Kegiatan itu dilaksanakan di Desa Karangkemiri Kecamatan Maos pada Senin (03/08/2020).

Dalam simulasi itu juga tidak luput dari perhatian, yakni aspek tentang kesehatan. Mulai dari penyambutan tamu, jarak duduk dan lingkup dapur. Tak lupa para tamu serta pelayan juga dianjurkan untuk membersihkan tangan menggunakan sabun.

Dalam kesempatan itu, Bupati Cilacap, H Tatto Suwarto Pamuji mengatakan, bahwa agar masyarakat memperhatikan protokol kesehatan. Ia juga menerangkan terkait pelarangan event seperti hajatan yang sebelumnya sempat tidak diijinkan. Bahwa pegiat seni dan event organizer kehilangan mata pencahariannya.

Maka dari itu, pihaknya kini membolehkan hajatan dengan tetap mengindahkan prosedur kesehatan. “Jangan sampai di Kabupaten ini (Cilacap), yang bersiap menuju New Normal, malah ada penambahan kasus baru Covid-19.” Katanya.

Menurutnya ISPA bisa dicegah dengan cara menggunakan masker, dan untuk kasus seperti itu juga bisa terjadi karena Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Terkait Karhutla dan adanya dampak yang ditimbulkan, yakni Korban jiwa, pihaknya mengatakan bahwa. Sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Cilacap siap menangani hal tersebut.

Namun, masih kata dia, ketika disinggung masalah APD (Alat Pelindung Diri). Ia mengatakan bahwa APD itu bukan untuk terjadinya Kebakaran, melainkan khusus untuk pencegahan Covid-19 dan sebagai pelindung diri.

Sedangkan untuk APD itu, masih kata dia, telah ada disetiap Rumah Sakit dan Puskesmas. Sehingga pihaknya sudah mempersiapkan APD tersebut, apabila korban dari karhutla tersebut terpapar Covid-19.

Dilansir Antaranews.com, Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Tri Komara Sidhy ketika dihubungi mengatakan. Bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya karhutla.

Menurut dia, persiapan tersebut meliputi personel yang bertugas selama 24 jam dalam tujuh hari. Yakni secara bergantian di BPBD Kabupaten Banyumas maupun Unit Pelaksana Teknis BPBD di Kroya, Cilacap, dan Majenang.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan kelengkapan APD kebakaran maupun COVID-19 di masing-masing UPT BPBD. Termasuk penyiapan mobil tangki air dan berkoordinasi dengan Pos Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap. Serta sukarelawan BPBD yang tersebar di setiap kecamatan.

“Untuk lokasi yang rawan kebakaran berada di wilayah hutan milik Perhutani khususnya Kubangkangkung, Kecamatan Kawunganten, dan lahan Perhutani di wilayah Majenang.” Katanya.